Reconstruction of Islamic Family Law in Indonesia Through Constitutional Court Decisions

No law is perfect as well in the Marriage Law, there are many criticisms of articles UUUP which considered not to follow spirit family reform. Many discriminatory, have multiple interpretations, and do provide legal justice. The proposed revision contents UUP began during Reformation period, but debate just ended. Amid impasse 2003 Constitutional Court (MK) was born one judicial institutions Indonesia through amendment 1945 Constitution. birth gave fresh air groups who felt that their constitutional rights were violated by Law No.1 1975. This research a descriptive-analytic library research, problem approach used normative-juridical approach. results study found acted an interpreter, reinforcer changed Islamic law, even made new using glasses constitution. Based on decision final binding, Court's functions negative legislator positive Decision No.46/PUU-VIII/2010, No.69/PUU-XIII/2015 No.22/PUU- XV/2017. In addition, also provides interpretation strengthening stated No.68/PUU/XII/2014. four decisions Court, has important effective role reforming Indonesia.Undang-undang tidak ada yang sempurna begitu pula dalam UU Perkawinan, banyak kritisi tentang pasal-pasal dianggap sesuai dengan semangat pembaharuan hukum keluarga. Banyak pasal diskriminatif, multitafsir dan memberikan keadilan hukum. Sesungguhnya usulan revisi terhadap isi sudah mulai pada masa Reformasi, namun perdebatan tersebut berhent saja. Di tengah kebuntuan tahun Mahkamah Konstitusi lahir sebagai salah satu lembaga yudisial di melalui amandemen UUD45. Lahirnya MK angin segar bagi kelompok merasa hak-hak konstitusi dilanggar adanya Perkawinan Penelitian ini merupakan jenis penelitian pustaka (library research) bersifat deskriptif-analitik, pendekatan masalah digunakan adalah normatif-yuridis. Hasil menemukan berperan penafsir, penguat, mengubah keluarga Islam bahkan membuat baru mengunakan kacamata kontitusi. Berdasarkan putusan binding maka berfungsi negatif postitif sebagaimana Putusan No.22/PUU-XV/2017. Selain itu juga penafsiran penguatan empat mempunyai peranan penting efektif Indonesia.